Seluruh komponen bangsa, terutama masyarakat Tionghoa menyambut datangnya Tahun Baru Imlek 2563 dengan suka cita.  Tahun Kelinci Emas  berlalu dan Tahun Naga Air datang menggantikannya. Semua orang,  terlepas mengerti artinya atau tidak, merasa bahagia dan ikut mengucapkan Gong Xi Fat Chai.  

Perayaan Imlek atau Chinese New Year pada awalnya merupaskan perayaan menyambut musim semi. Petani-petani bersuka cita menyongsong musim penuh harapan. Di hadapan mereka, musim dingin akan segera berlalu dan tibalah saat para petani untuk menanam lagi. Kebahagian petani yang tercatat sejak lebih dari 2000 tahun SM itu menjadi spirit luar biasa khususnya bagi bangsa Tionghoa, selain Jepang dan Korea.

Sejak Mei 2011, Rancangan Undang Undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) sudah diserahkan ke DPR RI. Berbagai komponen masyarakat pun sudah memberikan masukan, dari yang menerima dengan sejumlah kritik hingga yang menolak dengan mengajukan komunike bersama.

Mengingat urgensinya, kalau tidak ada aral melintang, RUU Kamnas akan mulai kita bahas tahun ini. Mengapa saya katakan kalau tidak ada aral melintang? Karena pada dasarnya embrio dari RUU Kamnas ini sudah ada sejak Februari 2005. Artinya sudah lebih dari separuh dekade tidak kunjung tuntas karena selalu kandas di tengah jalan.

Belum lama ini terpasang sejumlah spanduk hitam dengan tulisan putih yang kontras berbunyi: Negeri Autopilot. Siapa yang memasang spanduk-spanduk itu tidak ada yang tahu karena memang tidak tampak seperti spanduk pada umumnya yang senantiasa memasang nama atau identitas pemiliknya.

Terlepas ada atau tidak adanya pihak yang bertanggungjawab atas pemasangan spanduk-spanduk itu, yang jelas siapa pun akan bertanya-tanya, mengapa negeri ini disebut autopilot?

Senayan, tempat anggota parlemen (DPR RI) berkantor, selalu menjadi sumber berita, dari soal rencana renovasi toilet (WC) dan tempat parkir motor dengan biaya miliaran rupiah, hingga renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar). Yang tidak kalah menarik adalah berita soal ikan-ikan.

Pada mulanya adalah anggota Fraksi Partai Demokrat, Sutan Batugana, yang secara sinikal menyebut anggota Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sangat kritis terhadap pemerintah sebagai "ikan salmon" alias intelektual kagetan asal ngomong. Gayung bersambut, anggota Fraksi Golkar yang terkena sasaran menangkis dengan menyebut anggota Fraksi PD bagaikan "ikan teri asin" alias intelektual kagetan teriak sana-sini. Diikuti lontaran anggota Fraksi PKS yang menyebut Fraksi PD  bagaikan "piranha" alias pikiran, hati, dan bicara suka beda. 

Dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011 yang diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) boleh berasal dari partai politik. Tapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.81/PUU-IX/2011 telah menutup kesempatan itu. Aktivis partai baru bisa menjadi anggota KPU jika sudah mundur dari keanggotaan partai sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftarkan diri menjadi calon anggota KPU. 

Alasan utama keputusan MK sebagaimana diajukan oleh para pemohon judicial review terhadap undang-undang tersebut adalah untuk menjaga independensi dan fairness penyelenggara pemilu. Pemilu adalah ajang kompetisi, bagaimana mungkin kompetisi bisa berjalan dengan fair jika panitia penyelenggara dan juri-jurinya berasal dari para kompetitor. Begitulah kira-kira asumsi yang dibangun. Asumsi yang belum teruji kebenarannya.